REKAMAN WEBINAR

Sistem Informasi Puskesmas dalam PerMenKes No. 44 tahun 2016

Ilustrasi Sistem Informasi Puskesmas dan Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) merupakan garda terdepan dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Penyakit-penyakit primer menjadi konsen utama Puskesmas untuk diminimalisir prevalensinya. Banyaknya variasi penyakit primer, membutuhkan pendekatan dari berbagai unit di puskesmas untuk bekerja sama dalam memformulasi sistem yang dapat menanggulangi berbagai pendataan dan pelaporan terkait penyakit-penyakit tersebut.

Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan untuk mendukung upaya puskesmas tersebut adalah kebijakan mengenai Sistem Informasi Puskesmas (SIP) dalam Peraturan Kementrian Kesehatan (PerMenKes) No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

Sistem informasi Puskemas menjadi salah satu elemen penting dalam pedoman manajemen puskesmas. Pada pada peraturan ini tertulis bahwa Kepala Puskesmas akan membentuk Tim Sistem Informasi Puskesmas, yang nantinya akan mempelajari beberapa hal terlebih dahulu, untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, antara lain:

  1. Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota,
  2. Standar Pelayanan Minimal tingkat kabupaten/kota,
  3. Target yang akan disepakati bersama dinas kesehatan kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab Puskesmas tersebut,
  4. Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga,
  5. Penguatan Manajemen Puskesmas melalui Pendekatan Keluarga, dan
  6. Norma, Standar, Perilaku, dan Kriteria (NSPK) yang dianggap perlu untuk diketahui oleh tim di dalam penyusunan perencanaan Puskesmas

Secara garis besar, dalam PerMenKes ini, SIP akan berperan dalam mengolah dan menganalisis data Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan kinerja Puskesmas.

Pada IKS, secara teknis, dengan mengumpulkan data kinerja dan gambaran status kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, SIP akan menyediakan data dalam 4 tahun terakhir yang dimulai dari tahun N-5 sampai tahun N-2 untuk setiap desa/kelurahan. N disini menunjukan tahun yang akan disusun, sehingga untuk menyusun perencanaan lima tahunan (misal perencanaan tahun 2017-2021), maka data kinerja akhir tahun yang dikumpulkan dan dipelajari adalah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Data yang dikumpulkan ditambah dengan hasil evaluasi tengah periode (midterm evaluation) dari dokumen laporan tahun (N-1).

Data-data yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk dapat menghasilkan IKS ini terdiri dari:

(1) Data dasar, yang mencakup:

  1. a) Identitas Puskesmas;
  2. b) Wilayah kerja Puskesmas
  3. c) Sumber daya Puskesmas, meliputi:
  • Manajemen Puskesmas;
  • Gedung dan sarana Puskesmas;
  • Jejaring Puskesmas, lintas sektor serta potensi sumber daya lainnya;
  • Sumber daya manusia kesehatan; dan
  • Ketersediaan dan kondisi peralatan Puskesmas.

(2) Data UKM Esensial, yaitu:

  1. a) Promosi Kesehatan;
  2. b) Kesehatan Lingkungan;
  3. c) Pelayanan Gizi KIA-KB;
  4. d) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  5. e) Surveilans dan Sentinel SKDR; dan
  6. f) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

(3) Data UKM Pengembangan, antara lain:

  1. a) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
  2. b) Kesehatan Jiwa;
  3. c) Kesehatan Gigi Masyarakat;
  4. d) Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
  5. e) Kesehatan Olahraga;
  6. f) Kesehatan Kerja;
  7. g) Kesehatan Indera;
  8. h) Kesehatan Lanjut Usia; dan/atau
  9. i) Pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas.

(4) Data UKP, antara lain:

  1. a) Kunjungan Puskesmas;
  2. b) Pelayanan Umum;
  3. c) Kesehatan Gigi dan Mulut; dan
  4. d) Rawat Inap, UGD, Kematian, dll.

(5) Data Keperawatan Kesehatan Masyarakat, data laboratorium, dan data kefarmasian.

(6) Kondisi keluarga di wilayah kerjanya yang diperoleh dari Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga) melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Setiap keluarga pada wilayah kerja Puskesmas akan terpantau kondisi status kesehatan sebuah keluarga terkait 12 indikator utama sebagai berikut:

  1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
  2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
  3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
  4. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
  6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
  7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
  8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
  9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
  10. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
  12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

IKS ini nantinya akan diterapkan pada tingkat keluarga, desa atau kelurahan, dan Puskesmas. Hasil perhitungan dari data-data tersebut akan menunjukan indeks yang akan dikategorikan menjadi 3 kategori nilai yang berbeda, yang akan menunjukan indikator kesehatan keluarga: kurang dari 0,500 untuk tidak sehat, antara 0,500 – 0,800 untuk pra-sehat, dan lebih dari 0,800 untuk keluarga sehat.

Pada kinerja Puskesmas, data yang disediakan oleh SIP mencakup pencatatan dan kegiatan Puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Penilaian akan terbagi menjadi tiga kategori yaitu Kelompok III, kelompok II, dan kelompok I.

Kelompok III adalah Puskesmas dengan tingkat kinerja kurang, dimana tingkat pencapaian cakupan hasil pelayanan kesehatannya kurang dari sama dengan 80% dan tingkat pencapaian cakupan hasil manajemennya kurang dari 5,5. Kelompok II merupakan Puskesmas dengan tingkat kinerja yang cukup, dengan tingkat cakupan hasil pelayanan kesehatannya 81-90% dan tingkat pencapaian hasil manajemennya  berada di antara 5,5-8,4. Kelompok I dimasukkan sebagai Puskesmas dengan tingkat kinerja baik dengan tingkat pencapaian cakupan hasil pelayanan kesehatannya diatas 91% dan tingkat pencapaian cakupan hasil manajemen lebih dari 8,5.

Sekilas adalah sedikit gambaran peraturan yang terkait dengan SIP dalam PerMenKes 44 tahun 2016. Untuk SIP sendiri, Kementrian Kesehatan akan mengeluarkan PerMenKes 46 tahun 2016 dalam waktu dekat.

Semoga dengan membaca gambaran SIP dalam PerMenKes 44 tahun 2016, pembaca, khususnya peneliti dan professional di bidang kesehatan, dapat mempersiapkan segala hal yang terkait untuk menyambut regulasi ini, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selamat membaca 🙂

Link PerMenKes No. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas: pmk_no-_44_ttg_pedoman_manajemen_puskesmas_

Review ditulis oleh Yudha E. Saputra, S.Farm, Apt.

Trackback from your site.

Leave a comment