REKAMAN WEBINAR

Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas

Ilustrasi Ruang Tunggu Puskesmas

Sebagian besar puskesmas di beberapa daerah di Indonesia masih melakukan kegiatan pencatatan manual untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Padahal, di era digital saat ini, hampir semua pelaporan dilakukan secara elektronik untuk dapat memangkas waktu serta beban kerja petugas kesehatan. Salah satu pelaporan yang sudah menggunakan sistem elektronik adalah pelaporan puskesmas ke BPJS Kesehatan.

Pelaporan Puskesmas ke BPJS Kesehatan melalui P-Care, mulai dilakukan di beberapa puskesmas yang telah mendapatkan consumerID. Tak hanya antara puskesmas dan BPJS Kesehatan, pelaporan elektronik juga mulai diterapkan oleh klinik-klinik besar ke instansi pemerintah, baik ke puskesmas maupun ke Dinas Kesehatan. Makin berkembangnya jumlah yang melakukan pelaporan secara elektronik ini, mendorong Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan untuk membuat suatu standar yang mengatur sistem pencatatan dan pelaporan jejaring puskesmas.

Pedoman Sistem Informasi dan Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2017 ini, dimulai dengan sosialisasi Rancangan-nya yang telah dilakukan di Yogyakarta pada 4 sampai dengan  7 September 2016 yang lalu.  Acara tersebut diikuti peserta-peserta dari 17 provinsi, 18 kabupaten kota, serta 7 penanggung jawab klinik yang berasal dari 7 provinsi.

Unsur sistem informasi di puskesmas (Sistem Informasi Puskesmas), menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No. 46 Tahun 2016, adalah melakukan pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan jejaringnya, survey lapangan, laporan lintas sector terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Dari segi fasilitas pelayanan kesehatan pun, selama fasilitas pelayanan kesehatan tersebut berada di wilayah kerja puskesmas, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib melaporkan data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada puskesmas setempat, seperti yang tertuang dalam PerMenKes ini. Data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehtan setidaknya terdiri dari data kelahiran, data kematian, data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya, serta data kunjungan pelayanan.

Sejauh ini, rancangan pedoman sistem informasi pencatatan dan pelaporan jajaring puskesmas masih dalam tahap pengumpulan masukan serta saran, untuk dapat mengoptimalkan pedoman yang nantinya akan menjadi standar untuk semua puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara elektronik.

Artikel ditulis oleh Yudha E. Saputra, S.Farm, Apt.

Trackback from your site.

Leave a comment